Breaking News

TKN: Jokowi Punya Solusi untuk Cegah Kebocoran APBN

TKN: Jokowi Punya Solusi untuk Cegah Kebocoran APBN
Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Eva Kusuma Sundari, menyebut kebocoran APBN sudah ada sejak zaman Orde Baru dan jumlahnya terus menurun seiring pergantian rezim.

"Kalau soal bocor itu sudah penyakit sejak zaman Pak Soeharto, bahkan lebih parah. Karena dulu APBN itu tidak satu pintu, tapi banyak pintu. Sehingga Pak Harto bikin Keppres banyak banget hanya untuk memastikan duit itu terawasi melalui proses politik yang transparan," kata Eva di Jakarta, Sabtu (6/4/2019).

Eva mengaku masih ada kebocoran anggaran hingga saat ini. Namun ia mengklaim jumlahnya tidak sebesar pada zaman Orde Baru.

"Tapi saya yakinkan kalau nanti pelaksanaan e-budgeting, e-procurement, e-planning, dilaksanakan seperti di DKI pada zamannya Pak Jokowi dan ini berlaku di seluruh Indonesia, tidak akan ada lagi peluang bocor yang direncanakan," ujarnya.

"Jadi kalau mau tidak bocor ya pilih Pak Jokowi," tegasnya. "Karena Pak Jokowi punya sistem untuk memastikan tidak ada lagi niat untuk bocor itu terakomodasi".

Eva lantas menyebut capres 02 Prabowo tidak memiliki program seperti Jokowi untuk mengatasi kebocoran APBN. Prabowo, kata dia lebih banyak ngomel daripada memberi solusi.

"Kalau Pak Prabowo tidak mempunyai rencana e-budgeting dan tetap ngomel tentang kebocoran, ya akan langgeng kebocoran itu. Jadi yang penting itu apa solusinya. Kalau Pak Jokowi solusinya e-budgeting. Dalam e-budgeting itu ada transparansi anggaran," tegasnya.

su kebocoran anggaran ini kembali mencuat menyusul hasil Litbang KPK yang menemukan adanya angka kebocoran yang cukup tinggi pada APBN. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut jika tidak bocor, total APBN Indonesia mestinya mencapai Rp 4.000 triliun. Adapun saat ini, total APBN berkisar Rp 2.439 triliun.

Basaria menyampaikan hal ini saat sambutan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintah Daerah di Semarang, Senin 1 April lalu. Namun, dugaan kebocoran anggaran ini bukanlah hal baru. Temuan ini pernah disampaikan ke kantor Wantimpres pada 2017 silam.

No comments