Breaking News

Poin Kesepakatan NU-Muhammadiyah, Komitmen Menegakkan NKRI

Poin Kesepakatan NU-Muhammadiyah, Komitmen Menegakkan NKRI
PP Muhammadiyah menggelar pertemuan dengan PBNU di kantor PP Muhammadiyah, Rabu (31/10/2018) malam. Hasil pertemuan itu disampaikan pimpinan kedua ormas Islam tersebut.

"Tadi, kami mengobrol santai. Ada beberapa yang didiskusikan tentang bagaimana merekatkan kebersamaan di tubuh bangsa di tengah suasana tahun politik," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di kantor PP Muhammadiyah, Rabu (31/10/2018).

Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, mengingatkan kepada umat Islam di Indonesia supaya terus mengedepankan ciri khas sebagai umat toleran.

Dia menegaskan, selama ini sikap toleran menjadi jati diri NU dan Muhammadiyah. Namun, belakangan, dia melihat banyak masyarakat yang menjadi radikal karena pengaruh paham dari luar.

"Belakangan ini kami merasakan ada suatu yang aneh. Dari asing, dari luar rasanya. Sebagian saudara, kami jadi beringas. Jadi keras. Sama sekali tak menunjukan watak umat Islam Indonesia. Karena itu NU dan Muhammadiyah berkewajiban mengawal ukhuwah Islamiyah itu," tambah Said Aqil.

Di kesempatan itu, kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu akan menjalin kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka akan mengembangkan pendidikan di pesantren dan perguruan tinggi.

Adapun terdapat empat poin kesepakatan antara PP Muhammadiyah dengan PBNU di pertemuan tersebut, yaitu:

Menyadari pentingnya kedaulatan dan kemajuan bangsa dan negara, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan:

1. Berkomitmen kuat menegakkan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami. Bersamaan dengan itu menguatkan dan memperluas kebersamaan dengan seluruh komponen bangsa dalam meneguhkan integrasi nasional dalam suasana yang damai, persaudaraan, dan saling berbagi untuk persatuan dan kemajuan bangsa.

2. Mendukung sistem demokrasi dan proses demokratisasi sebagai mekanisme politik kenegaraan dan seleksi kepemimpinan nasional yang dilaksanakan dengan profesional, konstitusional, adil, jujur, dan berkeadaban. Semua pihak agar mendukung proses demokrasi yang substantlf serta bebas dari politik yang koruptif dan transaksional demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai Agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia.

3. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang konstruktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun masyarakat yang makmur baik material maupun spiritual, serta peran politik kebangsaan melalui program pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan bidang-bidang strategis lainnya. Komunikasi dan kerja sama tersebut sebagai perwujudan ukhuwah keumatan dan kebangsaan yang produktif untuk kemajuan Indonesia.

4. Pada tahun politik ini semua pihak agar mengedepankan kearifan, kedamaian, toleransi, dan kebersamaan di tengah perbedaan pilihan politik. Kontestasi politik diharapkan berlangsung damai, cerdas, dewasa, serta menjunjung tinggi keadaban serta kepentingan bangsa dan negara. Hindari sikap saling bermusuhan dan saling menjatuhkan yang dapat merugikan kehidupan bersama. Kami percaya rakyat dan para elite Indonesia makin cerdas, santun, dan dewasa dalam berpolitik.

No comments