Breaking News

Genjot Kesejahteraan Pekerja Komenaker Kaji Dua Kebijakan

Investasi sumber daya manusia (SDM) kini menjadi prioritas pemerintah. Hal ini bertujuan agar Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi yang jumlahnya terus meningkat.

Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sedang mengkaji dua kebijakan untuk menjamin kesejahteraan pekerja di Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain dana pengembangan pelatihan (skill development fund) dan asuransi pengangguran (unemployment benefit).

Genjot Kesejahteraan Pekerja Komenaker Kaji Dua Kebijakan
Dana pengembangan pelatihan ini bertujuan agar masyarakat memiliki akses terhadap “triple skills”. Triple skills ini nantinya akan dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni skilling, up-skilling, dan re-skilling.

Sedangkan unemployment benefit ditujukan sebagai bantalan sosial bagi pekerja yang terkena PHK. Program ini akan memberikan dana kepada pengangguran selama setahun, dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk up-skilling atau re-skilling dan akhirnya mendapat pekerjaan baru.

Menghadapi revolusi industri 4.0, pemerintah terus mengupayakan berbagai upaya untuk mempersiapkan masyarakat, khususnya bonus demografi, agar memiliki kemampuan untuk bersaing.

Hanif mengungkapkan, revolusi yang menggabungkan mesin, manusia, dan big data ini banyak mengubah industri, karakter pekerjaan, serta tuntutan skills. Namun, Hanif juga mengingatkan perubahan ini harus dihadapi dengan sikap optimistis.

"Tapi kita kemudian harus responsif, selalu mengikuti perkembangan jaman dan beradaptasi dengan perkembangan itu,” terusnya.

Ia menekankan dalam pesatnya pertumbuhan digital ini, kemampuan soft skill seperti karakter kerja, kreativitas, dan inovasi menjadi begitu penting.

"Kalau para pendahulu bangsa ini mengatakan merdeka atau mati, anak muda sekarang mungkin harus bilang inovasi atau mati,” ungkapnya.

Menanggapi prediksi McKinsey yang menyatakan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 pada 2030, Hanif menyatakan, pemerintah telah melakukan masifikasi agar hal ini dapat terwujud.

Menurut Hanif, problem dari sumber daya manusia saat ini adalah kuantitas dari SDM berkualitas dan persebarannya.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya agar akses pelatihan dan pendidikan berkualitas terus ditingkatkan. Dalam hal ini, pemerintah juga turut menggandeng pihak-pihak lain seperti industri swasta, masyarakat sipil, dan kreator-kreator muda.

No comments